Trending

BADKO HMI Aceh: Kawal Polemik PT MIFA Secara Damai dan Konstitusional

Adid - Redaksi
Minggu, 29 Juni 2025

BADKO HMI Aceh: Kawal Polemik PT MIFA Secara Damai dan Konstitusional
Pemerintah

101 views

Katapoint.id | Banda Aceh — Menyikapi mencuatnya polemik antara PT Mifa Bersaudara dan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang belakangan menjadi sorotan publik, Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Aceh menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh berbagai narasi yang berpotensi memecah belah. (29/6/2025)

BADKO HMI Aceh menegaskan komitmennya untuk terus mengawal jalannya hukum secara objektif dan mendorong semua pihak agar menghormati mekanisme legal yang berlaku, demi menjaga kondusivitas Aceh Barat dan kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

Melalui Bendahara Umum BADKO HMI Aceh, Syafyuzal Helmi, organisasi mahasiswa ini menegaskan pentingnya menyikapi persoalan ini dengan bijak dan menghormati jalannya proses hukum yang sedang berlangsung.

“BADKO HMI Aceh mengajak seluruh masyarakat Aceh Barat untuk tidak mudah terpancing oleh isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Mari kita kawal proses hukum dengan kepala dingin dan sikap dewasa. Jangan biarkan emosi atau provokasi merusak keharmonisan sosial yang telah terbangun,” ujar Helmi dalam pernyataan resminya.

Helmi menekankan bahwa keberadaan PT Mifa Bersaudara di Aceh Barat sejatinya membawa kontribusi positif terhadap pembangunan daerah. Perusahaan ini, lanjutnya, menjadi salah satu penyokong utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan aktif menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) bagi kepentingan masyarakat.

“PT MIFA tidak hanya menyumbang PAD dalam jumlah besar, tetapi juga memiliki peran sosial melalui program CSR-nya yang mendukung berbagai sektor di Aceh Barat,” tambah Helmi

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa stabilitas wilayah adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, perbedaan pendapat atau konflik kepentingan tidak boleh menjadi pemicu kegaduhan yang merugikan masyarakat, khususnya kelompok rentan.

“Penegakan hukum harus dijalankan dengan adil dan transparan. Namun kita juga harus bijak agar proses ini tidak berubah menjadi konflik terbuka yang justru mencederai demokrasi dan ketertiban sosial. Mari bersatu, menjaga kedamaian, dan menunjukkan kedewasaan dalam menyikapi setiap persoalan,” tutup Helmi.

Komentar
Baca juga
katapoint.id, All rights reserved. | Designed By Rifal Agustiar