PEMA UTU Diberikan Surat Peringatan (SP1) DPM Pertanian: Jika Tidak Sanggup, Silakan Mundur

Daerah

Katapoint.id | Meulaboh –Dinamika organisasi kemahasiswaan  Universitas Teuku Umar (UTU) kembali mencuri perhatian publik kampus. Baru-baru ini, Pemerintahan Mahasiswa (PEMA) UTU menerima Surat Peringatan Pertama (SP1) yang dilayangkan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) UTU, (16/09/2025)

Dalam surat bernomor 038/DPM-UTU/IX/2025, DPM menyebut PEMA telah mengalami kevakuman selama lebih dari tiga bulan, tanpa menjalankan program kerja, bahkan tidak melakukan konsolidasi kelembagaan.

DPM memberi ultimatum: 14 hari waktu perbaikan, atau langkah lanjutan akan dijatuhkan.

Surat peringatan tersebut dikeluarkan sebagai bentuk evaluasi dan penegasan atas kinerja PEMA UTU yang dinilai belum optimal dalam menjalankan roda organisasi sesuai amanah konstitusi kelembagaan mahasiswa. DPM Pertanian menilai bahwa sejumlah program kerja yang seharusnya menjadi prioritas masih tertunda dan belum memberikan dampak nyata bagi mahasiswa secara luas.

Ketua DPM Fakultas Pertanian, thaisin menyatakan bahwa langkah ini bukan semata-mata untuk menjatuhkan, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab lembaga legislatif mahasiswa dalam menjalankan fungsi pengawasan. Dalam keterangan resminya, ia menegaskan:

“Jika PEMA UTU merasa tidak sanggup mengemban amanah yang diberikan, maka dengan segala hormat lebih baik memilih jalan untuk mundur daripada membiarkan organisasi berjalan tanpa arah.”

Pemberian SP1 ini menjadi momentum penting bagi PEMA UTU untuk melakukan introspeksi, perbaikan internal, serta menunjukkan komitmen dalam menjalankan program kerja yang telah dicanangkan. Selain itu, dinamika ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran kolektif bagi seluruh organisasi kemahasiswaan di lingkungan UTU agar lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan mahasiswa.

Sebagai lembaga eksekutif mahasiswa, PEMA UTU memiliki tanggung jawab moral dan institusional untuk menindaklanjuti peringatan tersebut secara konstruktif. Dengan demikian, hubungan kelembagaan antara eksekutif dan legislatif mahasiswa dapat tetap terjaga dalam semangat demokrasi kampus.

Komentar

Baca juga

Ipelmanar-Meulaboh Mendesak Pemerintah Tegas Menjaga Kedaulatan Wilayah Nagan Raya dalam Isu PLTU 3–4

Gubernur Aceh Didesak Copot Kepala BPBJ

Pekerjaan Revitalisasi SDN 1 Kuala Ba’u Sesuai Bestek, RAB, dan Dikawal Kejaksaan

Hadi Surya Minta Pemerintah Aceh Munculkan Kembali Anggaran RSUD-YA dalam APBA Perubahan

Dony Arega Rajes kecam Pembatalan Tender RSUD Yuliddin Away Tapaktuan

Pembatalan Tender Lanjutan Pembangunan RSUD-YA, Bukti Pemerintah Aceh Main-main dengan Hak Hidup Rakyat

Kampanye Gemarikan, Ketua Forikan Ajak Siswa PAUD ke Koperasi Aceh Jelly Fish

Silaturrahmi ke Wali Nanggroe, Karumkit Tk.II IM Bahas Penguatan Peran Serta Upaya Peningkatan Kesehatan Rakyat Aceh

HMP Perbankan Syariah: “Bank Aceh Mandul di Aceh, Subur di Luar Daerah”