Katapoint.id

Anggota DPR RI Jamaluddin Idham Desak Presiden Tegur Gubernur Sumut Bobby Nasution

Adid - Redaksi
Minggu, 28 September 2025

Nasional

3,245 views

Katapoint.id | Banda Aceh — Anggota DPR RI dari Dapil Aceh I, Jamaluddin Idham, mengecam keras tindakan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, terkait razia kendaraan berpelat nomor BL asal Aceh yang masuk ke wilayah Sumut. Bobby bahkan meminta agar kendaraan berpelat BL dimutasi menjadi pelat BK, (28/09/2025)

“Saya mengecam tindakan Bobby Nasution yang melakukan razia kendaraan Aceh berpelat BL di Sumut. Dia harus paham bahwa pelat kendaraan berlaku secara nasional,” tegas Jamaluddin Idham.

Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan konflik antarwilayah yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Hubungan antara Aceh dan Sumut telah terjalin erat sejak lama, khususnya dalam aspek perdagangan dan ekonomi lintas daerah.

“Jangan menimbulkan gesekan hanya karena kebijakan yang keliru. Angkutan barang maupun penumpang justru mendukung pertumbuhan ekonomi antarwilayah. Sejak dulu, Aceh dan Sumut saling bergantung dalam aktivitas ekonomi,” tambahnya.

Jamaluddin juga menilai Bobby Nasution kurang bijaksana dalam memimpin dan mengambil kebijakan. “Kemarin persoalan pulau, sekarang masalah pelat kendaraan. Seharusnya Gubernur Sumut lebih dewasa dan arif dalam memimpin serta menjaga hubungan antarwilayah,” ucapnya.

Ia menegaskan, alasan kondisi jalan rusak bukanlah dalih yang tepat untuk membatasi kendaraan berpelat luar daerah. Jalan nasional dibiayai oleh APBN, sedangkan jalan provinsi sudah memiliki aturan jelas terkait jenis kendaraan yang dapat melintas.

“Jika dihitung, jumlah kendaraan berpelat BK yang melintas ke Aceh jauh lebih banyak dibandingkan kendaraan berpelat BL yang masuk ke Medan untuk membawa barang dagangan. Jadi jangan berat sebelah,” jelasnya.

Atas dasar itu, Jamaluddin Idham meminta Presiden RI untuk turun tangan dan menegur Bobby Nasution.

“Ini bukan sekadar soal pelat kendaraan, melainkan soal menjaga keharmonisan antarwilayah. Jangan sampai kebijakan yang keliru justru memicu konflik antara masyarakat Aceh dan Sumut,” pungkasnya.