Ketua Inisiator Muda Nusantara: Pemekaran Aceh Barat Selatan adalah Jalan Keadilan yang Harus Terus Diperjuangkan
Adid - Redaksi
Senin, 26 Mei 2025
Daerah
87 views
Katapoint.id | Banda Aceh – Ketua Inisiator Muda Nusantara (IMN), Ilham Rizky Maulana, SK, menegaskan bahwa isu pemekaran wilayah Aceh Barat Selatan (ABAS) bukan sekadar agenda politik lokal, melainkan sebuah perjuangan panjang yang berakar dari ketimpangan pembangunan, keterbatasan akses layanan publik, dan kerinduan akan hadirnya negara secara lebih adil di kawasan barat selatan Provinsi Aceh.
Menurut Ilham, pemekaran ABAS adalah manifestasi dari aspirasi rakyat di kawasan yang selama ini merasa tertinggal secara struktural dan tidak cukup mendapat perhatian dari pusat pemerintahan provinsi. Senin (26/05/2025)
Dia menyatakan, “Kita tidak bicara soal ambisi elit atau syahwat politik, kita bicara tentang kebutuhan nyata masyarakat. Daerah-daerah seperti Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Nagan Raya, dan sekitarnya menghadapi tantangan geografis, jarak yang jauh dari pusat pemerintahan provinsi, hingga keterbatasan infrastruktur dasar.”
Gagasan tentang pemekaran wilayah ABAS telah bergulir sejak awal tahun 2000-an. Pada tahun 2008, terbentuklah Komite Pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan yang dipimpin oleh tokoh-tokoh masyarakat dan akademisi dari wilayah pesisir barat selatan. Mereka menyusun dokumen legal, naskah akademik, dan peta wilayah sebagai bagian dari kelengkapan administratif sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Komite ini sempat menyampaikan aspirasi ke DPR Aceh dan DPR RI, namun proses tersebut terhambat oleh dinamika politik nasional, moratorium pemekaran daerah oleh pemerintah pusat sejak 2014, serta kekhawatiran sebagian pihak bahwa pemekaran akan melemahkan semangat kesatuan Aceh pasca-MoU Helsinki.
“Perjuangan pemekaran ini telah melewati berbagai fase: dari penolakan, peninjauan ulang, hingga dukungan diam-diam dari beberapa tokoh politik. Tapi semangat rakyat tidak pernah padam,” ungkap Ilham.
Ilham Rizky Maulana menyampaikan bahwa pemekaran Provinsi ABAS akan memberi ruang pemerintahan yang lebih dekat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Jarak tempuh yang jauh ke Banda Aceh menyebabkan lambatnya distribusi bantuan, sulitnya akses layanan kesehatan spesialis, hingga keterbatasan peluang pendidikan tinggi.
“Bayangkan, warga dari Aceh Selatan harus menempuh belasan jam perjalanan untuk mengurus dokumen atau mencari layanan kesehatan di Banda Aceh. Ini bukan lagi soal efisiensi, ini soal keadilan,” tegas Ilham.
Ia juga menambahkan bahwa jika pemekaran diberikan ruang, Provinsi ABAS bisa menjadi pusat baru pertumbuhan ekonomi berbasis kelautan, pertanian, dan pariwisata yang potensial, seperti di kawasan Tapaktuan, Blangpidie, hingga Meulaboh.
Terkait adanya kekhawatiran bahwa pemekaran akan memecah belah Aceh atau bertentangan dengan semangat UUPA dan MoU Helsinki, Ilham menegaskan bahwa perjuangan pemekaran harus tetap dalam bingkai hukum dan kesepahaman kolektif.
“Pemekaran bukan pemisahan. Ini adalah perluasan ruang pelayanan. Negara harus hadir lebih dekat. Kita bisa duduk bersama, membentuk formula yang sesuai dengan UUPA, bukan menolak mentah-mentah aspirasi rakyat.”
IMN juga menyampaikan kesiapan generasi muda untuk menjadi motor penggerak perjuangan ini secara damai, konstitusional, dan berkelanjutan. Ilham menyerukan kepada pemuda, akademisi, tokoh adat, dan organisasi masyarakat untuk bersatu dalam menyuarakan hak masyarakat kawasan barat selatan untuk hidup lebih layak dan berkembang setara dengan daerah lainnya di Aceh.
“Pemekaran ABAS bukan akhir, tapi awal dari kebangkitan kawasan. Ini soal keberanian untuk berdiri atas nama rakyat yang selama ini suaranya tak terdengar. Kami di Inisiator Muda Nusantara akan terus menggaungkan ini di ruang publik, hingga pemerintah pusat membuka telinga dan hati untuk mendengarkan,” tutup Ilham Rizky Maulana, SK.
Komentar
Baca juga
