IPELMANAR MEULABOH Desak Pemkab Nagan Raya Buka-bukaan Soal Kadar Gizi dan Harga Menu MBG

Daerah

Katapoint.id - Sekretaris Umum IPELMANAR MEULABOH, Qalbi Wirayuda, mendesak Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk segera mengeluarkan surat edaran resmi yang mewajibkan seluruh penyelenggara program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Nagan Raya agar menempelkan informasi kadar gizi dan harga pada setiap menu makanan yang dibagikan setiap hari.

Qalbi menegaskan, transparansi tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban moral dan tanggung jawab publik karena program MBG menggunakan anggaran negara yang bersumber dari uang rakyat.

“Pemkab Nagan Raya tidak boleh membiarkan program MBG berjalan tanpa transparansi. Setiap ompreng makanan harus jelas kadar gizinya dan berapa nilai anggaran per porsinya. Jika ini tidak dibuka ke publik, maka wajar masyarakat curiga ada permainan dalam pengelolaannya,” kata Qalbi Wirayuda Kepada Awak Media, Nagan Raya , 07 Maret 2026

Ia menilai, keterbukaan informasi mengenai komposisi gizi dan harga menu adalah langkah paling sederhana untuk mencegah potensi penyimpangan, sekaligus memastikan bahwa makanan yang diterima siswa benar-benar sesuai dengan standar gizi yang dijanjikan pemerintah.

Qalbi juga mengingatkan bahwa berbagai polemik yang terjadi dalam pelaksanaan program MBG di sejumlah daerah harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan.

“Jangan sampai Nagan Raya menunggu masalah dulu baru bergerak. Kasus-kasus yang viral di daerah lain harus menjadi pelajaran serius. Transparansi menu dan harga adalah langkah awal agar program ini tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang hanya mencari keuntungan,” ujarnya.

IPELMANAR menilai, jika Pemkab Nagan Raya benar-benar serius menjaga kualitas program MBG, maka keterbukaan informasi kepada publik tidak boleh ditawar. Menurut Qalbi, masyarakat berhak mengetahui apa yang dimakan anak-anak mereka dan berapa anggaran yang digunakan untuk itu.

“Ini uang rakyat. Maka rakyat juga berhak tahu. Kalau tidak ada yang ditutup-tutupi, kenapa harus takut membuka data kadar gizi dan harga menu MBG setiap hari?” pungkasnya.

Selaku pengawas pemerintah harus tegas, tak boleh tebang pilih walau program ini program presiden tapi dampak ke anak nagan raya sendiri 

Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai komposisi gizi dan harga menu adalah langkah paling sederhana untuk mencegah potensi penyimpangan, sekaligus memastikan bahwa makanan yang diterima siswa benar-benar sesuai dengan standar gizi yang dijanjikan pemerintah.

IPELMANAR juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak menunggu sampai muncul persoalan di lapangan baru bergerak melakukan pengawasan.

“Jangan sampai Nagan Raya baru bertindak setelah muncul masalah. Transparansi sejak awal adalah kunci agar program ini tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang hanya mencari keuntungan semata,” pungkas Qalbi.[]

Komentar

Baca juga

Mahasiswa Akan Terus Mengawal Dugaan Penyelewengan Dana PIP di SMA Negeri 1 Trumon

BARA Desak Bupati Aceh Barat Keluarkan Surat Edaran Transparansi Gizi dan Biaya MBG di SPPG

SAPA Soroti Temuan Kekurangan Volume Pada 18 Paket Pekerjaan Dinas Perkim Aceh, Kerugian Capai Rp 883 Juta

SPPG Ujung Padang Asahan Beroperasi Tanpa SLHS dan IPAL, Standar Sanitasi Jadi Sorotan

Anggota DPRA M. Iqbal Desak BWS Untuk Segera Ambil Langkah Konkrit Dalam Menangani Sungai DAS

Keracunan Massal! Diduga Setelah Konsumsi MBG, 18 Siswa di Pasie Raja Terpaksa dilarikan Ke Pukesmas

Menjaga Marwah Birokrasi: DPR Aceh Didesak Segera Bentuk Pansus Penyelidikan Integritas Sekda

Fatan Sabilulhaq Terpilih Secara Aklamasi sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Aceh Selatan Periode 2026–2028

HIPPMAT: Selamat atas Terpilihnya Fatan Fisabilhaq sebagai Ketua Umum HAMAS 2026–2028