PNA Bertransformasi Jadi Partai Nusantara Aceh, Misbahul Munir Siapkan Konsolidasi Seluruh Aceh
Yong - Redaksi
Selasa, 15 September 2026
Pemerintah
SK Perubahan Nama dan Kepengurusan Diserahkan Kanwil Kementerian Hukum Aceh, Rahul: Menjadi Rumah Bersama Seluruh Kader
Katapoint.id - Partai Nanggroe Aceh (PNA) resmi bertransformasi menjadi Partai Nusantara Aceh (PNA) setelah perubahan nama dan kepengurusan memperoleh pengesahan administrasi hukum.
Surat Keputusan (SK) perubahan nama dan kepengurusan tersebut diserahkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh kepada Ketua Umum Partai Nusantara Aceh periode 2026–2031, Misbahul Munir, S.T., M.M. alias Rahul, di Banda Aceh, Selasa (15/9/2026).
Penyerahan SK tersebut menjadi penanda dimulainya fase baru organisasi setelah pelaksanaan Kongres II PNA yang menetapkan kepengurusan periode 2026–2031.
Misbahul Munir hadir didampingi Sekretaris Jenderal Zaitun MHD dan Bendahara Umum Nurdin.
Rahul mengatakan, perubahan nama dari Partai Nanggroe Aceh menjadi Partai Nusantara Aceh tidak dimaknai sebatas perubahan nomenklatur. Transformasi tersebut, kata dia, harus diikuti dengan pembaruan tata kelola, pola komunikasi serta cara organisasi menjalankan fungsi politik.
“Perubahan nama ini bukan sekadar perubahan nomenklatur, tetapi merupakan bagian dari perjalanan organisasi untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kami ingin membangun Partai Nusantara Aceh yang lebih demokratis, modern, terbuka, dan dekat dengan masyarakat,” kata Misbahul Munir.
Menurut Rahul, perubahan tersebut juga tidak berarti menghilangkan sejarah perjalanan organisasi maupun identitas Aceh. Sejarah, nilai-nilai perjuangan dan kekhususan Aceh tetap menjadi bagian penting yang akan menjadi pijakan Partai Nusantara Aceh dalam memasuki fase baru.
Ia menyebut penggunaan nama Partai Nusantara Aceh sekaligus membawa semangat untuk memperkuat peran Aceh dalam dinamika politik nasional. Namun, peran tersebut tetap harus berangkat dari kepentingan masyarakat serta aspirasi yang berkembang di Aceh.
Usai menerima SK, Rahul menyebut konsolidasi organisasi di seluruh Aceh menjadi salah satu agenda utama kepengurusan periode 2026–2031.
Konsolidasi meliputi penguatan struktur, penyatuan langkah pengurus dan kader, pembenahan komunikasi organisasi serta memastikan seluruh jajaran bergerak dalam visi dan arah perjuangan yang sama.
“Konsolidasi menjadi salah satu prioritas kami. Kami ingin seluruh jajaran pengurus dan kader kembali bersatu, bekerja secara profesional, serta menjadikan Partai Nusantara Aceh sebagai wadah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Rahul mengajak seluruh kader dan simpatisan menjadikan perubahan nama tersebut sebagai energi baru untuk memperkuat soliditas internal.
Ia juga menekankan pentingnya membangun budaya organisasi yang profesional, terbuka dan demokratis agar partai tidak hanya kuat secara struktur, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.
“Kami mengajak seluruh kader untuk melihat perubahan ini sebagai energi baru. Mari kita bersama-sama membangun organisasi yang lebih kuat, demokratis dan modern, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Aceh,” katanya.
Rahul menegaskan, kepengurusan baru akan mengedepankan tata kelola organisasi yang profesional, transparan dan demokratis.
Ia berharap Partai Nusantara Aceh dapat menjadi ruang bersama bagi seluruh kader untuk menyampaikan gagasan, membangun kerja politik serta memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Partai Nusantara Aceh harus menjadi rumah bersama bagi seluruh kader. Kita ingin membangun partai yang modern dalam tata kelola, demokratis dalam pengambilan keputusan, dan nyata dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal Partai Nusantara Aceh, Zaitun MHD, mengatakan pengesahan perubahan nama dan kepengurusan menjadi awal bagi jajaran baru untuk memastikan seluruh struktur organisasi bergerak dalam satu arah.
Menurut Zaitun, sejumlah agenda yang akan diperkuat meliputi konsolidasi struktur partai, kaderisasi, pembenahan administrasi organisasi serta peningkatan komunikasi dengan masyarakat.
Ia menegaskan konsolidasi diperlukan agar perubahan nama tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi benar-benar diikuti penguatan organisasi mulai dari tingkat pusat hingga daerah.
“Setelah perubahan nama dan pengesahan kepengurusan, pekerjaan penting berikutnya adalah memastikan seluruh jajaran organisasi bergerak dalam satu arah,” kata Zaitun.
Zaitun juga menekankan pentingnya membangun komunikasi yang lebih intensif dengan kader, simpatisan dan masyarakat.
Menurutnya, organisasi membutuhkan pola komunikasi yang mampu mendengar aspirasi masyarakat sekaligus menerjemahkannya ke dalam agenda perjuangan politik.
Selain konsolidasi internal, Partai Nusantara Aceh akan mempersiapkan organisasi menghadapi dinamika politik mendatang melalui peningkatan kapasitas dan kualitas kader.
Langkah tersebut mencakup penataan struktur, peningkatan koordinasi antarpengurus serta pembangunan pola kerja organisasi yang lebih efektif dan responsif terhadap perkembangan politik.
Kepala Kanwil Kementerian Hukum Aceh menyampaikan bahwa penyerahan SK merupakan bagian dari proses administrasi hukum atas perubahan nama dan kepengurusan partai sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan diterimanya SK tersebut, kepengurusan Partai Nusantara Aceh periode 2026–2031 secara resmi melanjutkan roda organisasi di bawah kepemimpinan Misbahul Munir.
Transformasi dari Partai Nanggroe Aceh menjadi Partai Nusantara Aceh kini memasuki tahap yang lebih substantif. Tantangan kepengurusan baru tidak hanya memastikan perubahan nama dikenal publik, tetapi juga menerjemahkan agenda pembaruan ke dalam kerja organisasi.
Penguatan struktur, kaderisasi, pembenahan tata kelola serta peningkatan kedekatan dengan masyarakat akan menjadi bagian penting dalam membentuk wajah baru Partai Nusantara Aceh di tengah dinamika politik Aceh dan nasional.
Dengan kepengurusan baru periode 2026–2031, Partai Nusantara Aceh menyatakan siap memperkuat organisasi di seluruh Aceh sekaligus mengambil bagian dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan pembangunan Aceh ke depan.[]
Komentar
Baca juga
