Katapoint.id - Ketua Umum DPP Perhimpunan Rakyat Merdeka (PRM), Robi Annamal, angkat bicara terkait alokasi anggaran Rp9,4 miliar oleh Dinas Pendidikan Aceh untuk pengadaan buku muatan lokal (Mulok) SMA/SMK yang terdampak banjir. Banda Aceh, Rabu 23/04/2026.
Menurut Robi, kebijakan tersebut perlu dikaji secara serius agar tidak terkesan hanya sebagai langkah administratif tanpa mempertimbangkan efektivitas dan kebutuhan riil di lapangan.
“Kami tidak menolak pengadaan buku. Tapi pertanyaannya: apakah ini benar-benar prioritas utama pasca bencana, atau sekadar program rutin yang dipaksakan dalam situasi darurat?” tegas Robi.
Ia menilai, dalam kondisi pasca banjir, pemerintah seharusnya lebih fokus pada pemulihan fasilitas pendidikan yang rusak, seperti ruang kelas, sarana belajar, dan akses pendidikan siswa yang terdampak langsung.
“Kalau sekolahnya masih rusak, akses belajar terganggu, lalu buku datang duluan, ini kan seperti membangun dari atap, bukan dari fondasi,” tambahnya.
Robi juga menyoroti transparansi dan detail perencanaan anggaran tersebut. Ia meminta agar publik diberikan akses informasi yang jelas, mulai dari jumlah buku, mekanisme pengadaan, hingga distribusinya.
“Rp9,4 miliar itu bukan angka kecil. Harus jelas: berapa buku yang dibeli, siapa penyedianya, bagaimana distribusinya, dan apakah sudah melalui kajian kebutuhan yang valid,” ujarnya.
Lebih lanjut, PRM mengingatkan agar pemerintah tidak menjadikan bencana sebagai momentum untuk mempercepat program tanpa evaluasi matang.
“Jangan sampai bencana dijadikan pintu masuk untuk belanja anggaran yang tidak tepat sasaran. Masyarakat hari ini lebih kritis, mereka ingin bukti, bukan sekadar angka,” kata Robi.
Sebagai penutup, Robi mendorong Dinas Pendidikan Aceh untuk membuka ruang dialog dengan masyarakat dan stakeholder pendidikan, agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat guna dan berdampak langsung.
“Kami ingin pemerintah hadir dengan solusi yang rasional, bukan sekadar terlihat bekerja. Karena yang dibutuhkan rakyat hari ini adalah kebijakan yang tepat, bukan yang cepat.”
Pemukiman Jadi Lahan Gambut, Mahasiswa Berharap Bupati Aceh Selatan Konsultasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Perkim Aceh Selatan Tegaskan Tak Ada Pilih Kasih Data Korban Banjir, Renol: Warga Bisa Diusulkan di Tahap II
SAPA Layangkan Surat Keberatan Kepada Sekda Aceh, Menyusul Penolakan Keterbukaan Informasi Dinas Perkim
Publik Geram Sri Wahyuni Didesak Transparan: Hilangnya Dokumen BOS Dinilai Janggal dan Sarat Manipulasi
SAPA Kritisi Mualem Atas Penunjukan Putranya Sebagai Komisaris PT PGE "Ini Menimbulkan Kekhawatiran Serius Bagi Publik"