Zuhari Alvinda Haris: "Tolak Keras Pengesahan RUU TNI, Jangan Biarkan Sejarah Kelam Terulang"

Politik

Katapoint.id | Banda Aceh – Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat (DEMA FUF), Zuhari Alvinda Haris, menyatakan penolakannya secara tegas terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang baru saja disahkan. Menurutnya, regulasi ini berpotensi membawa dampak besar bagi masyarakat sipil dan mencederai reformasi yang telah diperjuangkan sejak 1998.

Dalam pernyataannya, Zuhari menyoroti salah satu pasal kontroversial, yakni Pasal 47 Ayat 3, yang membuka peluang bagi perwira aktif TNI untuk menduduki jabatan sipil. Ia menilai kebijakan ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat luas.

“TNI seharusnya fokus pada pertahanan negara, bukan terlibat dalam politik atau pemerintahan. Jika mereka masuk ke ranah sipil, maka keberpihakan kepada masyarakat akan luntur, sebagaimana yang terjadi sebelum Reformasi 1998,” tegas Zuhari.

Zuhari menekankan bahwa sejarah kelam bisa terulang jika RUU ini tetap dipaksakan. Ia mengingatkan bagaimana reformasi ’98 lahir dari keresahan masyarakat akibat dominasi militer dalam pemerintahan.

“Sepertinya sejarah akan terulang untuk kedua kalinya. Keresahan rakyat semakin nyata. Jangan sampai ada pertumpahan darah dan korban jiwa seperti dulu. Jika Reformasi 1998 terjadi karena perlawanan terhadap rezim otoriter, kini kita menghadapi Reformasi 2025,” ujarnya dengan nada geram.

Sebagai pengingat, Zuhari mengutip pernyataan Presiden pertama Indonesia, Soekarno, yang menegaskan bahwa tentara tidak boleh terlibat dalam politik dan pemerintahan sipil.

“Soekarno pernah berkata bahwa tentara harus tetap netral demi menjaga stabilitas dan ketertiban negara. Jika mereka terlibat dalam pemerintahan, maka fungsi utama TNI sebagai penjaga kedaulatan negara akan hilang,” paparnya.

Tak hanya menolak, Zuhari juga mengancam akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran jika pengesahan RUU TNI tidak segera dicabut.

“Saya bersama mahasiswa, aliansi, dan elemen masyarakat siap turun ke jalan. Jika suara rakyat diabaikan, maka kami akan melakukan aksi demonstrasi secara berjilid-jilid, sebagaimana yang terjadi di 1998!” serunya lantang.

Menurut Zuhari, keputusan DPR mengesahkan RUU ini telah mencederai kepercayaan publik dan berpotensi menimbulkan polemik berkepanjangan.

“Dewan Perwakilan Rakyat adalah wakil rakyat, bukan pengkhianat rakyat. Jangan sampai mereka yang diangkat oleh masyarakat justru diturunkan secara paksa oleh rakyat sendiri." Tutup Zuhari

Komentar

Baca juga

Bupati H.Mirwan Diminta Segera Lakukan Mutasi dan Nonjobkan pejabat SKPK yang telah Setor ke Oknum tertentu

Pemira Usai, Ketua MPM UTU: Demokrasi Kembali Bernapas di Universitas Teuku Umar

Mundur Dari PKS : Rafly Kande sebut, Saya diasingkan di Rumah Sendiri

Penunjukan Sekjen Memicu Tensi Perdebatan Panas di Internal Partai PA

Mualem Tunjuk Aiyub Abbas Sebagai Sekjen DPP Partai Aceh

Abdul Rachman mendaftar Sebagai Calon Ketua DPD PAN Abdya

M. Farhan Ridha (Adek Nasry) , Menahkodai IPELMAJA-MEULABOH selama Periode 2025-2026

Akademi Demokrat Nyatakan Dukung AHY Pada Kongres ke- VI Partai Demokrat

Maulidin: “Jika KNPI Ingin Terlibat Dalam Konfercab HmI Kami Sarankan Anggota KNPI Untuk IkUt Besic Training Dulu”