PNA Aceh Selatan Tidak Menutup Diri Untuk Mendukung Pemerintah Daerah, Meskipun Menjadi Oposisi

Politik

Katapoint.id - ‎Aceh Selatan — Partai Nanggroe Aceh (PNA) Kabupaten Aceh Selatan menegaskan sikap politiknya untuk tetap berada di luar pemerintahan dan mengambil peran sebagai oposisi terhadap jalannya roda pemerintahan Aceh Selatan di bawah kepemimpinan pasangan MANIS.

‎Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PNA Aceh Selatan, Zaitun MHD, usai melaksanakan rapat koordinasi dan konsolidasi DPW PNA Aceh Selatan yang dihadiri Sekretaris Komisi Pengawas DPP PNA, Abrar Muda, Wakil Sekjen DPP PNA Syarifuddin Ungoh, Anggota DPRK terpilih dan seluruh pengurus DPW PNA Aceh Selatan pada Senin, dalam keterangan yang tertulisnya kepada media ini, (29/12/2025). 

‎Zaitun menekankan bahwa pilihan menjadi oposisi bukan bentuk perlawanan terhadap pemerintahan yang sah, melainkan bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat dan konstitusional.

‎“Oposisi adalah kekuatan penyeimbang. Ini penting agar pemerintahan tetap berjalan sesuai aturan, transparan, dan benar-benar berpihak pada rakyat,” kata Zaitun.

‎Menurutnya, PNA secara sadar memilih berada di luar pemerintahan agar dapat menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, objektif, dan bertanggung jawab. Dengan posisi tersebut, PNA ingin memastikan setiap kebijakan yang lahir dari pemerintah daerah selaras dengan aspirasi masyarakat Aceh Selatan.

‎“Kami ingin memastikan setiap kebijakan benar-benar pro-rakyat, bukan sekadar keputusan politik elit,” ujarnya.

‎Zaitun juga menegaskan bahwa sikap oposisi yang diambil PNA adalah oposisi yang santun, kritis, dan konstruktif. Setiap kritik yang disampaikan, kata dia, akan berbasis data, regulasi, serta kepentingan publik, bukan kepentingan politik sempit atau sentimen personal.‎

‎Meski berada di luar pemerintahan, PNA menegaskan tidak menutup diri untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah. Dukungan akan diberikan sepanjang kebijakan tersebut dinilai berpihak kepada masyarakat, sesuai dengan hukum yang berlaku, serta membawa dampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat Aceh Selatan.

‎“Bagi kami, kepentingan rakyat berada di atas segalanya. Jika pemerintah berada di jalur yang benar, kami akan mendukung. Jika keliru, kami akan mengingatkan. Itulah makna oposisi yang dewasa dan bertanggung jawab,” tutup Zaitun.

‎Dengan sikap ini, PNA menegaskan perannya sebagai pengawal demokrasi lokal, sekaligus penyeimbang kekuasaan di tengah dinamika politik Aceh Selatan.[]

Komentar

Baca juga

GERPAS : Gerakan pemuda aceh selatan): Podcast Peh Tem Dinilai Tidak Berimbang dan Terkesan Cari Panggung

Rizal Desak Ketua PKB Aceh Selatan Copot Saudara Hamra Dari Kader Partai dan Anggota Dewan

Terpilih Sebagai Ketua DPD PDI P Aceh, Jamaluddin Idham: Fokus Konsolidasi

DPP PDI Perjuangan Tetapkan Irmansyah Marzuki sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Aceh Barat Daya Masa Bakti 2025–2030

Maizar Saputra (Hongkong) Resmi Pimpin DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pidie

Dinilai Ciderai Rasa Keadilan, SAPA Desak Pemerintah Aceh Tinjau Ulang Dana Hibah Rp 29 M Untuk Parpol

Kembali Nahkodai PKS Aceh Selatan, Azmi : Siap Emban Amanah dan Bersinergi Membangun Daerah

Bupati H.Mirwan Diminta Segera Lakukan Mutasi dan Nonjobkan pejabat SKPK yang telah Setor ke Oknum tertentu

Pemira Usai, Ketua MPM UTU: Demokrasi Kembali Bernapas di Universitas Teuku Umar