H. Mirwan Serahkan Laporan LKPJ 2025 ke DPRK Aceh Selatan "LKPJ 2025 Bukan Sekedar Dokumen Administratif, Melainkan Bentuk Akuntabilitas Pemerintah Daerah"
Yong - Redaksi
Selasa, 05 Mei 2026
Pemerintah
62 views
Katapoint.id - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan mengelar rapat paripurna LKPJ Bupati Aceh Selatan tahun anggaran 2025. Acara tersebut di hadiri langsung oleh Bupati Aceh Selatan H. Mirwan bersama seluruh Forkompinda Plus, serta di hadiri oleh 20 anggota DPRK Aceh Selatan, mengenai tindak lanjut keterangan lKPJ Bupati Aceh Selatan tahun 2025 yang akan di sampaikan di hadapan publik. Aula Paripurna DPRK Aceh Selatan, 05/5/2026.
ketua DPRK Aceh Selatan Hj. Rema Mishul Azwa menyampaikan bahwa LKPJ Bupati adalah pokok penting yang harus di sampaikan ke Publik, di karenakan LKPJ bukan sekedar wacana melainkan bagaimana tindak lanjut yang telah di lakukan sehingga berdampak langsung untuk seluruh masyarakat Aceh Selatan.
kemudian DPRK akan membentuk pansus untuk LKPJ Bupati Aceh Selatan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehingga hasil evaluasi benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Aceh Selatan. ujarnya
Sementara itu Bupati Aceh Selatan H. Mirwan dalam penyampaian pidatonya mengenai laporan pertanggungjawaban LKPJ Aceh Selatan tahun 2025, menegaskan bahwa LKPJ bukan sekadar dokumen administratif, melainkan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah kepada DPRK dan masyarakat atas pelaksanaan program, pengelolaan anggaran, serta capaian pembangunan daerah.
“LKPJ ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif dan komprehensif terhadap penyelenggaraan pemerintahan tahun 2025, sekaligus menjadi bahan evaluasi bersama demi mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang lebih baik ke depan,” ujar Mirwan. Selasa (5/5/2026).
Berdasarkan data yang disampaikan, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Aceh Selatan tahun 2025 mencapai Rp1,28 triliun atau 93,60 persen dari target Rp1,37 triliun. Capaian tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Adapun realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp1,22 triliun atau 85,46 persen dari target Rp1,43 triliun. Belanja tersebut mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, hingga belanja transfer. Paparnya
Di sektor pembiayaan daerah, total anggaran pembiayaan netto Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan tahun 2025 tercatat sebesar Rp64,45 miliar.
Selain aspek fiskal, Bupati juga menyoroti arah kebijakan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah. Untuk tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan mengusung tema pembangunan “Penguatan Syariat Islam, Pelayanan Publik, dan Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat.”
Adapun tujuh prioritas pembangunan daerah tahun 2026 meliputi penguatan penerapan syariat Islam secara kaffah, peningkatan kualitas pembangunan berkeadilan dan berkelanjutan, penguatan produktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, reformasi tata kelola pemerintahan yang profesional dan bersih, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, penguatan pendidikan berbasis Dinul Islam yang modern dan berdaya saing, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan tanggap bencana. Imbuhnya
Dalam forum tersebut, Mirwan juga mengajak DPRK Aceh Selatan untuk terus membangun sinergi dan memberikan masukan konstruktif demi penyempurnaan kebijakan daerah.
“Melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini, kami mengharapkan masukan yang konstruktif dari DPRK untuk menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan. Pemerintah daerah berkomitmen terus melakukan perbaikan demi kesejahteraan masyarakat Aceh Selatan,” ujarnya
Bupati menutup pidatonya dengan apresiasi kepada unsur pimpinan dan anggota DPRK, Forkopimda, jajaran SKPK, serta seluruh stakeholder yang dinilai telah berkontribusi dalam mendukung jalannya pembangunan daerah sepanjang 2025.
Penyampaian LKPJ ini menjadi penanda bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan tengah meneguhkan arah pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga penguatan tata kelola pemerintahan, identitas keislaman, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Tutupnya []
Komentar
Baca juga
