Katapoint.id

Jaga Marwah KNPI, Ahmad Fadhli Desak Musda Aceh Selatan Segera Digelar Sesuai AD/ART

Yong - Redaksi
Selasa, 10 November 2026

Organisasi

Katapoint.id - ACEH SELATAN – Mantan Majelis Pemuda Indonesia (MPI), Ahmad Fadhli, SH., mendesak Dewan Pengurus Daerah (DPD) II Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Aceh Selatan segera melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

Menurutnya, Musda bukan sekadar agenda pergantian kepengurusan, melainkan momentum menentukan arah kepemimpinan dan masa depan organisasi kepemudaan di Aceh Selatan. Hal tersebut disampaikan Ahmad Fadhli, yang juga praktisi hukum, Selasa (10/11/2026).

Ia berharap seluruh Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) maupun gabungan OKP yang memenuhi persyaratan sebagai peserta Musda dapat mengusung kader terbaik masing-masing untuk berkompetisi secara sehat.

Ahmad Fadhli menilai OKP merupakan ruang kaderisasi bagi pemuda untuk membangun kapasitas dan pengalaman berorganisasi. Sementara KNPI sebagai wadah berhimpun berbagai organisasi kepemudaan memiliki tanggung jawab melahirkan pemimpin yang berintegritas dan mampu memperjuangkan kepentingan generasi muda.

Karena itu, pemilihan Ketua DPD II KNPI Aceh Selatan harus didasarkan pada kapasitas, rekam jejak, integritas, dan visi calon, bukan karena kedekatan dengan kekuasaan atau kepentingan kelompok tertentu.

"Musda jangan hanya menjadi seremoni untuk meloloskan calon tertentu atau figur yang dekat dengan kekuasaan. KNPI membutuhkan pemimpin yang mampu membawa perubahan dan menghidupkan kembali peran strategis organisasi," tegasnya.

Ia bahkan menyindir keras bahwa Musda lebih baik ditunda hingga 2.000 tahun mendatang apabila pelaksanaannya hanya diarahkan untuk mengakomodasi calon pesanan, bukan melalui proses demokrasi organisasi yang independen.

Menurut Ahmad Fadhli, kritik tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap organisasi yang pernah menjadi bagian dari perjalanan pengabdiannya. Ia tidak ingin KNPI kehilangan marwah akibat kepentingan politik praktis maupun penggunaan anggaran negara yang tidak berorientasi pada kemajuan pemuda.

"Kita tidak ingin anggaran negara habis hanya untuk membiayai ambisi kosong para pemburu kekuasaan. KNPI harus tetap menjadi rumah besar pemuda, bukan kendaraan bagi kepentingan segelintir orang," ujarnya.

Ia menegaskan, utusan OKP yang memiliki hak suara sesuai ketentuan organisasi harus menjalankan fungsi seleksi secara objektif terhadap seluruh calon ketua. Proses tersebut diharapkan menghasilkan pemimpin yang memahami arah perjuangan KNPI, mampu membangun konsolidasi antarpemuda, serta berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

"Ketua KNPI harus lahir dari proses organisasi yang sehat, bukan karena kedekatan dengan pemegang kekuasaan. AD/ART, independensi, dan marwah organisasi harus menjadi pijakan utama dalam pelaksanaan Musda," tutup Ahmad Fadhli.[]