100 Hari Kerja Bupati Aceh Selatan Diapresiasi, Program Pro-Rakyat Mulai Dirasakan

Sosok

Katapoint.id - Memasuki 100 hari masa kepemimpinan Bupati Aceh Selatan, pemerintah daerah mulai menunjukkan capaian nyata melalui berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Sejumlah kebijakan pro-rakyat dinilai berjalan efektif dan memberi harapan baru bagi kemajuan daerah.

Ketua Inisiator Pergerakan Sosial Kepemudaan (Inpersi) Aceh Selatan, Indra Mudaris, menyampaikan apresiasinya terhadap progres kerja Bupati selama tiga bulan terakhir. Ia menilai, langkah cepat pemerintah dalam mengeksekusi program prioritas adalah bentuk keseriusan dalam membangun daerah dari bawah.

“Dalam 100 hari ini, kita melihat program seperti bajak sawah gratis sudah berjalan di beberapa kecamatan. Ini langsung meringankan beban petani dalam mengelola lahan dan meningkatkan produktivitas pertanian,” ujar Indra, Rabu (28/5/2025).

Selain itu, peluncuran Kartu Aceh Selatan Sejahtera juga menjadi sorotan positif. Kartu ini diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu untuk memudahkan akses layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial. “Langkah ini sangat strategis, karena menyasar kebutuhan pokok warga,” tambahnya.

Di sektor perikanan, bantuan perahu motor kepada nelayan tradisional dianggap sebagai bentuk perhatian konkret pemerintah terhadap ekonomi pesisir. Tidak hanya itu, kehadiran rumah singgah Griya Tuan Tapa di Banda Aceh juga menjadi solusi penting bagi warga Aceh Selatan yang harus menjalani pengobatan kronis di ibu kota provinsi.

Program Magrib Mengaji yang telah digalakkan kembali di seluruh gampong pun mendapat respons positif dari masyarakat. Program ini tidak hanya memperkuat nilai keagamaan, tetapi juga membentuk karakter generasi muda sejak dini.

Tak kalah penting, program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang mulai direalisasikan telah menyentuh langsung kebutuhan warga kurang mampu. Beberapa rumah warga yang sebelumnya tidak layak kini tengah dalam proses renovasi dan pembangunan baru.

Pemerintah juga mulai mengoperasikan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang menjadi pusat layanan terpadu, memudahkan masyarakat mengurus berbagai keperluan administrasi dalam satu tempat. Ini menjadi simbol peningkatan efisiensi birokrasi dan pelayanan publik yang lebih modern.

Indra berharap, capaian ini menjadi awal dari perubahan yang lebih besar di Aceh Selatan. “Kami mendukung penuh kebijakan pro-rakyat ini. Semoga ke depan semakin banyak masyarakat yang menerima manfaat dan merasakan kehadiran negara dalam kehidupan mereka,” pungkasnya.[]

Komentar

Baca juga

Menyayat Luka Lama Aceh, Jubir KPA Luar Negeri Kritik Keras Pernyataan Yusril Soal MoU Helsinki dan UU 24/1956

Empat Pulau Harus Kembali ke Pangkuan Tanah Rencong: Inpersi Aceh Selatan Desak Kemendagri Jangan Abaikan Marwah Aceh

Serap Aspirasi Warga Kuala Baru, Infrastruktur dan Status Lahan Jadi Isu Utama

Azhari Apresiasi Langkah Nyata 100 Hari Mualem Dek Fadh Hingga Gadangkan KopDes Sebagai Harapan Ekomoni Masyarakat

Kepiluan Yang Menyilaukan: Kisah Dosen Aceh yang Jadi Orang Pertama Meraih Gelar DOKTOR di Desa

Mundur dari Pimred SaranNews.Net Hendra Saputra Dirika Media ASPIRATIF ID

FPMPA: Pemerintah Diminta Prioritaskan Koperasi atau BUMD Ritel Modern di Abdya, Bukan Hanya Ritel Nasional

M. Redha Valevi Resmi Di Lantik Sebagai Ketua Pengadilan Agama Tebing Tinggi "Siap Wujudkan Wilayah Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi"

Selamat Bertugas Pak Kapolres Baru Aceh Selatan, Sejumlah PR Sudah Menanti