Katapoint.id - Muhammad Hasbar Kuba minta Kemendagri Evaluasi Kinerja PJ Bupati Aceh Selatan agar memprioritaskan Kesejahteraan para ASN, Dokter spesialis ,Tenaga kontrak dan aparatur Desa.
Seperti mana pemberitaan baru-baru ini tentang TC Asn, Instensif Dokter Yulidin Awai, Upah tenaga kontrak dan Gaji Aparatur Desa tidak di realisasikan padahal hal tersebut jelas teah di masukan kedalam DPA 2024 Aceh Selatan.
Tentunya polemik ini menimbulkan kecemasan bagi masyarakat, apabila hal tersebut mandek tentunya roda pemerintahan Aceh Selatan akan hancur dengan tata kelola yang tidak efektif. Kata Hasbar Kepada Media ini, Minggu 8/12/2024.
"jika Memang Aceh Selatan mengalami devisit Anggaran dalam menyelesaikan persolan tersebut, kemana uang tersebut pembangunan apa yang telah di capai dengan anggaran 1.4 T, sehingga hak yang wajib di berikan tidak di lakukan". Tegas hasbar
Keberhasilan PJ Bupati Aceh Selatan di pertanyakan dalam mengelola pemerintahan maka dari itu Kemendagri di minta untuk evaluasi kembali kinerja Pj Bupati Aceh Selatan agar tidak terjadi polemik di kemudian hari.
Kita berharap PJ bupati segera menyelesaikan permasalah ini agar tidak ada anggaran yang mencurigakan kemana saja anggaran tersebut digunakan harus terbuka ke publik. Tutur Hasbar []