HAMAS Bersama Masyarakat Tolak Tambang PT MMS dan PT BSM di Samadua, T. Ridwansyah: Pemerintah Harus Dengarkan Suara Rakyat
Yong - Redaksi
Senin, 09 November 2026
Daerah
Katapoint.id - ACEH SELATAN– Himpunan Mahasiswa Aceh Selatan (HAMAS) melalui Wakil Ketua Umum, T. Ridwansyah, menyatakan sikap menolak rencana aktivitas pertambangan emas PT Mineral Mega Sentosa (PT MMS) dan PT Bersama Sukses Mining (PT BSM) di Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan.
Penolakan tersebut didasarkan pada kekhawatiran masyarakat terhadap potensi kerusakan lingkungan, ancaman terhadap sumber air bersih, lahan pertanian, perkebunan, serta keberlangsungan kehidupan masyarakat setempat.
Berdasarkan data perizinan yang diberitakan, PT MMS memiliki IUP eksplorasi seluas 739 hektare yang diterbitkan pada 19 November 2025. Sementara PT BSM memiliki IUP eksplorasi seluas 752,4 hektare yang diterbitkan pada 17 Juli 2024. Dengan demikian, total wilayah kedua izin tersebut mencapai 1.491,4 hektare.
T. Ridwansyah menyampaikan bahwa penolakan masyarakat bukan tanpa alasan. WALHI Aceh mencatat sebanyak 725 warga Kecamatan Samadua telah menandatangani petisi penolakan pada Agustus 2026. Kemudian, pada 6 November 2026, masyarakat kembali menegaskan sikap penolakan melalui pemasangan baliho di sejumlah titik.
Penolakan tersebut juga mencakup masyarakat dari tiga kemukiman yang terdiri atas sembilan gampong, yaitu:
1. Kemukiman Panton Luas (5 Gampong):
- Gampong Dalam
- Gampong Ladang Panton Luas
- Gampong Kota Baru
- Gampong Madat
- Gampong Tengah
1. Kemukiman Kasik Putih (3 Gampong):
- Gampong Air Sialang Hulu
- Gampong Air Sialang Tengah
- Gampong Air Sialang Hilir
3. Kemukiman Suak (1 Gampong):
- Gampong Lubuk Layu
Menurut T. Ridwansyah, keterlibatan masyarakat dari tiga kemukiman tersebut menunjukkan bahwa persoalan pertambangan ini bukan sekadar keberatan segelintir pihak, melainkan menyangkut kekhawatiran masyarakat terhadap keberlangsungan ruang hidup mereka.
“Ini bukan sekadar persoalan investasi, tetapi menyangkut ruang hidup masyarakat. Pemerintah jangan hanya melihat besarnya nilai investasi, tetapi harus mempertimbangkan keselamatan lingkungan dan masa depan masyarakat Samadua. Ketika masyarakat dari tiga kemukiman sudah menyampaikan penolakan, pemerintah tidak boleh menutup mata,” tegas T. Ridwansyah.
Menurutnya, HAMAS menyampaikan empat tuntutan utama:
1. Mendesak Pemerintah Aceh melalui Gubernur Aceh dan Dinas ESDM melakukan evaluasi menyeluruh terhadap IUP PT MMS dan PT BSM.
2. Meminta penghentian sementara seluruh kegiatan eksplorasi di lapangan sampai persoalan sosial, lingkungan, dan keberatan masyarakat diselesaikan.
3. Mendesak pemerintah melakukan pencabutan kedua IUP sesuai aspirasi masyarakat yang menolak tambang tersebut
4. Meminta pemerintah menghormati aspirasi masyarakat dari tiga kemukiman dan sembilan gampong serta membuka seluruh informasi perizinan dan dokumen lingkungan kepada publik.
“HAMAS berdiri bersama masyarakat. Kami tidak ingin Samadua menjadi wilayah yang menanggung risiko ekologis akibat kebijakan yang tidak mempertimbangkan suara rakyat. Pemerintah harus memahami bahwa pembangunan tidak boleh mengorbankan keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal persoalan tersebut melalui kajian akademis, advokasi, serta penyampaian aspirasi secara konstitusional.
“Jangan korbankan ruang hidup masyarakat demi kepentingan tambang. Tiga kemukiman dan sembilan gampong bukan suara yang boleh diabaikan. Samadua harus dijaga, lingkungan harus dilindungi, dan suara rakyat harus dihormati. Pemerintah harus berpihak pada keselamatan rakyat, bukan semata-mata pada kepentingan investasi,” tutup T. Ridwansyah, Wakil Ketua Umum HAMAS.[]
Komentar
Baca juga
