Jangan Jadikan Ibadah Umrah Bupati Aceh Selatan Sebagai Framing Untuk Menutupi Ketidakmampuan Pemerintah Aceh Dalam Menangani Bencana

Opini

Katapoint.id - Perjalanan Bupati berangkat Umroh ketanah suci pada tanggal 2 Des 2025 lalu telah menimbulkan polemik di berbagai media sosial yang terkesan bahwa Bupati lari dari tanggung jawab, bahkan bisa menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan, baik di tingkat propinsi maupun Nasional, sampai-sampai Bapak Presiden memberikan tanggapan secara spontan di dalam rapat penanggulangan bencana, yang bahkan dengan pernyataan yang sangat Kejam yang menyamakan Kepergian Ibadah Umrah Bupati dengan Panglima yang lari meninggalkan Anak buahnya disaat perang. Begitu juga dengan sikap sekretaris Gerindra yang langsung mencopot H.Mirwan dari ketua Gerindra Aceh Selatan.

Semua sikap tersebut dilakukan hanya dengan mendengar pemberitaan yang saat ini framing digoreng di berbagai media yang disebarkan oleh tangan-tangan jahil yang haus ingin merebut kekuasaan dan orang-orang yang belum bisa menerima kenyataan bahwa H.Mirwan menjadi Bupati Aceh Selatan dan mengabaikan berbagai pendapat serta klarifikasi dari pihak Pemerintah Aceh Selatan dan tidak terjun langsung ke Melihat Kondisi Banjir Aceh Selatan.

Kami sangat menyesalkan pernyataan tersebut dilakukan secara sepihak oleh seorang Pemimpin di Negeri ini, padahal kejadian dilapangan tidak seperti isu yang banyak digoreng, karena sebelum keberangkatan menuju ketanah suci, Bupati H.Mirwan terlebih dahulu sudah berada di lokasi Banjir bersama Forkopimda Aceh Selatan, melihat kondisi masyarakat, membagikan bantuan serta meminta Izin kepada Masyarakat untuk berangkat ketanah suci untuk menunaikan Nazar dan mendoakan semoga kabupaten Aceh Selatan dijauhkan dari segala mara bahaya dan akan terus memantau keadaan Aceh Selatan dari Saudi Arabia serta sudah memerintahkan seluruh SKPK untuk tetap bertahan bahu-membahu membantu masyarakat yang terkena bencana, bahkan jika ditempat kita sudah tidak kritis maka Bupati sudah berencana untuk menggalang bantuan untuk membantu kabupaten-kabupaten lain yang terkena bencana.

lebih lanjut, kami semua menuntut keseriusan pihak Pemerintah Aceh untuk menangani masalah penanganan bencana secara menyeluruh dan totalitas jangan ada sifat anak tiri dan anak kandung antara Aceh bagian timur,Utara,tengah dan selatan.

Kami juga mendesak pemerintah Aceh untuk segera memohon kepada pusat untuk dapat menerbitkan status BENCANA NASIONAL terhadap bencana banjir Sumatra seperti yang sudah dijanjikan kepada Para Bupati dengan dimintanya surat ketidaksanggupan Bupati dalam penanganan bencana agar dunia internasional bisa turun tangan untuk membantu Aceh dimasa pasca bencana ini bukan hanya membuat kegaduhan-kegaduhan baru untuk menutupi ketidakmampuan sendiri. []

Penulis adalah Tata Pasee,

Pegiat sosial Aceh.

Komentar

Baca juga

PT Menara Kembar Jangan Cederai Kemenangan Masyarakat Menggamat

Kota Suci jadi Saksi Saat Sang Oposisi Mulai Membuli, "Akulah Sang Kuda Hitam"

Jika Saya Menjadi Haji Mirwan: Langkah Strategis Membangun Kembali Kepercayaan

Urgensi Kelestarian Alam Dalam Upaya Mewujudkan Aceh Selatan Maju

Sumpah Pemuda Sebagai Sebuah Spirit & Katalisator Persatuan Membangun Aceh Selatan

Kesetiaan Setelah Sorak Kemenangan

BBM Oplosan Kebijakan: Pertamina Menguasai, Rakyat Menanggung

Bank Sumbar Prioritas UMKM, Bank Aceh Pentingkan Surat Berharga

Jejak Kuasa di Balik Grand Corruption Chromebook ala Nadiem