Jika Saya Menjadi Haji Mirwan: Langkah Strategis Membangun Kembali Kepercayaan

Opini

Katapoint.id - Penonaktifan Haji Mirwan dari jabatan Bupati Aceh Selatan selama tiga bulan sesuai keputusan Mendagri bukan sekadar peristiwa administratif. Lebih dari itu, kejadian ini merupakan titik balik politik yang akan menentukan masa depan legitimasi dirinya di hadapan publik. Dalam politik, penonaktifan seorang kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat tidak hanya berarti hilangnya kewenangan formal, tetapi juga bagaimana persepsi publik dikelola dan diarahkan.

Viralnya kasus yang diberitakan media nasional hingga memperoleh atensi Presiden Prabowo Subianto menempatkan Haji Mirwan pada dua tekanan sekaligus: tekanan politik dan tekanan komunikasi publik. Pada saat ruang kekuasaan formal tertutup, maka satu-satunya ruang yang tersisa adalah ruang publik. Sayangnya, ruang ini kerap dibiarkan kosong sehingga mudah dipenuhi narasi sepihak, spekulasi, dan framing negatif yang terus berulang.

Karena itu, pasca penonaktifan, langkah utama Haji Mirwan haruslah melakukan penataan ulang, penguatan ulang, dan redefinisi ulang terhadap kepercayaan publik, elit politik, serta berbagai elemen strategis lainnya. Tugas ini hanya dapat dicapai melalui komunikasi politik yang menyeluruh—bukan pembelaan emosional—melainkan komunikasi yang terukur, konsisten, dan empatik.

1. Komunikasi Berlapis: Daerah, Provinsi, Hingga Pusat

Haji Mirwan perlu membangun komunikasi berlapis mulai dari level kabupaten, provinsi hingga pusat. Di tingkat elit, konsolidasi politik dan kesamaan narasi harus dipastikan. Apalagi ia diusung oleh koalisi partai besar pada Pilkada, sehingga relasi dan kepercayaan politik harus dijaga. Langkah konkret yang harus diambil adalah membuka ruang diskusi terarah dengan partai-partai koalisi maupun non-koalisi di semua tingkatan: kabupaten, provinsi, hingga DPP pusat.

Selain itu, Haji Mirwan perlu menegaskan kembali bahwa lembaga legislatif adalah mitra strategis dalam membangun Aceh Selatan sesuai visi dan misi yang diamanahkan rakyat. Di sinilah dasar legitimasi politik dibangun.

2. Memperkuat Pesan di Tingkat Tokoh, Relawan, dan Akar Rumput

Pada level menengah—tokoh masyarakat, relawan, simpul sosial, dan elemen-elemen strategis lainnya—pesan-pesan politik harus diterjemahkan dalam bahasa yang membumi. Sementara di tingkat akar rumput, komunikasi harus sederhana, jelas, dan menyentuh langsung kegelisahan masyarakat. Tujuan akhirnya adalah mengembalikan rasa percaya.

3. Adaptif di Era Digital

Komunikasi politik hari ini tidak bisa memakai logika lama. Media sosial bergerak cepat; karena itu narasi yang dibangun harus responsif, konsisten, dan berani menyanggah framing keliru dengan data serta ketegasan moral. Ketepatan dan kecepatan menjadi dua instrumen pembentuk persepsi yang tidak boleh diabaikan.

Penutup

Pada akhirnya, komunikasi politik adalah pondasi legitimasi. Tanpa komunikasi yang sehat, berjenjang, dan terkelola, kekuasaan hanya berdiri di atas formalitas hukum—rapuh secara sosial dan mudah runtuh oleh krisis kepercayaan. Karena itu, membangun komunikasi politik di semua tingkatan bukanlah pilihan, tetapi sebuah keharusan strategis demi menjaga martabat kepemimpinan dan masa depan Aceh Selatan.[]

Oleh: Teuku Mudasir (Cek Mu)

Tokoh Masyarakat Aceh Selatan

Komentar

Baca juga

PT Menara Kembar Jangan Cederai Kemenangan Masyarakat Menggamat

Kota Suci jadi Saksi Saat Sang Oposisi Mulai Membuli, "Akulah Sang Kuda Hitam"

Jangan Jadikan Ibadah Umrah Bupati Aceh Selatan Sebagai Framing Untuk Menutupi Ketidakmampuan Pemerintah Aceh Dalam Menangani Bencana

Urgensi Kelestarian Alam Dalam Upaya Mewujudkan Aceh Selatan Maju

Sumpah Pemuda Sebagai Sebuah Spirit & Katalisator Persatuan Membangun Aceh Selatan

Kesetiaan Setelah Sorak Kemenangan

BBM Oplosan Kebijakan: Pertamina Menguasai, Rakyat Menanggung

Bank Sumbar Prioritas UMKM, Bank Aceh Pentingkan Surat Berharga

Jejak Kuasa di Balik Grand Corruption Chromebook ala Nadiem