Katapoint.id – Penolakan terhadap rencana pertambangan emas di Kecamatan Samadua terus menguat. Aspirasi masyarakat dari sejumlah gampong, termasuk baru - baru ini tanggal 17 November 2026 warga Lubuk Layu menunjukkan bahwa persoalan ini bukan sekadar penolakan investasi, melainkan menyangkut masa depan lingkungan dan ruang hidup masyarakat.
"Sebagai Mahasiswa putra daerah Samadua, Saya memandang bahwa pemerintah daerah tidak boleh hanya menjadi pendengar atas aspirasi masyarakat. Ketika penolakan telah berulang kali disampaikan, publik berhak mempertanyakan sejauh mana tindak lanjut pemerintah daerah." Kata Ikhwanul, kader meulaboh, sekum komisariat FISIP UTU, Rabu, 18/11/2026.
Bupati Aceh Selatan memang tidak memiliki kewenangan sepihak untuk mencabut IUP pertambangan emas. Namun, hal tersebut bukan alasan untuk bersikap pasif. Pemerintah kabupaten dapat menyampaikan keberatan secara resmi kepada Pemerintah Aceh, mendorong evaluasi perizinan, serta memastikan kajian lingkungan dilakukan secara transparan.
Pertanyaan mendasarnya, apakah pemerintah daerah telah mengambil langkah konkret untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Samadua, atau persoalan ini hanya akan berhenti pada tahap sosialisasi dan penampungan aspirasi. Ucapannya
Investasi memang penting bagi pembangunan, tetapi pembangunan tidak boleh mengorbankan keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Pemerintah harus memastikan bahwa kepentingan warga, sumber air, lahan pertanian, dan kehidupan generasi mendatang menjadi pertimbangan utama.
Masyarakat tidak hanya membutuhkan janji manis, tetapi juga kepastian dan tindakan nyata.
Samadua bukan sekadar wilayah dengan potensi sumber daya alam. Samadua adalah ruang hidup masyarakat yang harus dijaga, bukan dipertaruhkan atas nama pembangunan. Tuturnya []
HAMAS Meminta Pemkab Aceh Selatan Mengevaluasi Menyeluruh dan Mengedepankan Aspirasi Masyarakat Terkait Aktivitas Pertambangan PT MMS dan PT BSM di Kecamatan Samadua
HAMAS Bersama Masyarakat Tolak Tambang PT MMS dan PT BSM di Samadua, T. Ridwansyah: Pemerintah Harus Dengarkan Suara Rakyat
Alamp Aksi Desak DPRK Aceh Singkil Siarkan Langsung RDPU Terkait HGU PT Delima Makmur dan PT Dalanta Aceh Singkil
Soroti Dugaan Pelanggaran Syariat di Rumah Dinas, AMAN Aceh Desak Pencopotan Mohd. Rizki Ramadhan dari Pimpinan DPRK dan Ketua DPC Partai PPP Nagan Raya