SAPA Buka Data Pokir Tiga Pimpinan DPRK Aceh Besar, Total Usulan Capai Rp8,63 Miliar
Yong - Redaksi
Kamis, 19 November 2026
Daerah
Katapoint.id -ACEH BESAR – Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) merilis daftar usulan Pokok Pikiran (Pokir) tiga pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar Tahun Anggaran 2026 dengan total nilai mencapai Rp8,63 miliar.
Berdasarkan data yang diperoleh SAPA dari Bappeda Aceh Besar, terdapat 62 usulan kegiatan yang mencakup usulan Ketua DPRK Abdul Muchti dan dua Wakil Ketua DPRK, Naisabur serta Muhsin.
Rinciannya, Ketua DPRK Abdul Muchti tercatat mengusulkan 35 kegiatan senilai Rp5,63 miliar. Wakil Ketua Naisabur sebanyak 12 kegiatan senilai Rp1,3 miliar, sedangkan Wakil Ketua Muhsin mengusulkan 15 kegiatan dengan nilai Rp1,7 miliar.
Seluruh data tersebut merupakan usulan dengan status Validasi Mitra Bappeda. Usulan tersebut meliputi sejumlah sektor, di antaranya pendidikan, pertanian, infrastruktur, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, keagamaan, pariwisata, dan olahraga.
Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Hukum SAPA, Ishak, SH, menegaskan bahwa usulan Pokir harus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang transparan dan dapat diawasi masyarakat.
"Pokir bukan ruang tertutup yang kebal dari pengawasan publik. Setiap usulan yang berpotensi menggunakan APBK harus dapat dipertanggungjawabkan, mulai dari proses pengusulan, pembahasan, penganggaran, pelaksanaan hingga hasil pekerjaannya," tegas Ishak. Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, besarnya nilai usulan Pokir pimpinan DPRK Aceh Besar perlu menjadi perhatian bersama. Pengawasan diperlukan untuk memastikan program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan tidak membuka celah penyalahgunaan anggaran.
Ishak juga mengingatkan pentingnya mengantisipasi potensi penyimpangan, seperti penerima manfaat fiktif, usulan kegiatan ganda, penggelembungan harga, konflik kepentingan, hingga pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi.
"Ini bukan tuduhan bahwa penyimpangan telah terjadi. Namun, seluruh tahapan harus diawasi agar tidak ada peluang penyalahgunaan uang rakyat," ujarnya.
SAPA juga mengajak masyarakat yang menemukan dugaan penyimpangan disertai bukti untuk menyampaikan laporan kepada lembaga tersebut. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui nomor 08116823211.
“Uang publik harus kembali untuk kepentingan publik. Setiap rupiah harus jelas peruntukannya, tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Publikasi ini bertujuan mengajak seluruh elemen masyarakat ikut mengawasi penggunaan anggaran serta menelusuri realisasi usulan melalui SIRUP maupun LPSE, sehingga publik dapat mengetahui kegiatan yang sudah maupun belum dilaksanakan,” tutup Ishak, SH.[]
Komentar
Baca juga